Pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh perwakilan dari unsur Kesejahteraan Rakyat (Kesra), fasilitator desa, serta operator pengelola data. Agenda utama diskusi berfokus pada progres ajuan masyarakat yang membutuhkan layanan BPJS melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang saat ini menghadapi tantangan teknis akibat transisi dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem terbaru, yaitu Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN). 

 

Dalam forum tersebut, Tim LKC Dompet Dhuafa menekankan urgensi percepatan proses pemutakhiran dan sinkronisasi data, agar tidak ada lagi warga prasejahtera yang tertinggal atau terhambat dalam mengakses hak dasarnya atas layanan kesehatan.

“Kami menyadari bahwa proses transisi sistem memang tidak mudah, namun justru karena itu sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah desa menjadi sangat penting. Kami hadir untuk mendampingi dan mempercepat validasi data, agar warga yang paling membutuhkan tidak terlewat dalam proses,” ujar Heri Gunawan, Officer Advokasi LKC Dompet Dhuafa Pusat.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Putat Nutug menyampaikan sejumlah tantangan teknis yang dihadapi dalam proses pemadanan data, mulai dari keterbatasan akses sistem DTSN, hingga perlunya pendampingan dalam penginputan data yang lebih akurat.

Pertemuan ini menjadi langkah kolaborasi jangka panjang yang lebih strategis antara LKC Dompet Dhuafa dan pemerintah desa, guna memastikan jaminan kesehatan benar-benar sampai kepada yang berhak. Kolaborasi ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mendukung transformasi sistem pendataan sosial nasional yang lebih adil, tepat sasaran, dan inklusif.